ANALISIS PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK ROKOK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (BAPENDA)

Amelia R Alamanda

Abstract


Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU No.34 Tahun
2000 dan UU No.18 Tahun 1997. UU No.28 Tahun 2009 yang baru disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009 lalu
diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Salah satu
jenis pajak baru dalam UU PDRD yang disahkan pada 18 Agustus 2009 adalah Pajak Rokok. Pemerintah Provinsi
Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Pajak Rokok yg terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan
Peraturan Gubernur Jawa Barat yang menjelaskan Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Adapun objek pada penelitian ini adalah
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskritif. Hasil penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pengguna rokok di
Jawa Barat terus meningkat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jumlah penduduk di Jawa Barat yang dari
tahun ke tahun terus meningkat, tingkat pengguna rokok sudah merambah kepada anak usia dini yang sebetulnya
belum cukup umur untuk mengkonsumsi rokok, serta harga rokok yg relatif murah sehingga membuat orang yang
kurang mampu hingga anak-anak sekolah mudah membeli rokok. Demikian juga faktor lingkungan yang mendukung
terhadap peningkatan pengguna rokok di Jawa Barat.


Keywords


Pajak Rokok; Jawa Barat; Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.24198/jebt.v14i3.521

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




JEBT Stat